Penelitian Ungkap Angka Fantastis untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Target Zero di 2026
Kabupaten Bandung – Sebuah penelitian dan pengalaman lapangan anonim telah mengungkapkan estimasi biaya signifikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Menurut narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, untuk memberantas kemiskinan ekstrem secara menyeluruh, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 50 juta per kepala keluarga.
Angka ini muncul sebagai bagian dari upaya komprehensif yang menargetkan penyelesaian berbagai aspek kemiskinan, termasuk masalah rumah tidak layak huni. Upaya penuntasan rumah tidak layak huni ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Secara keseluruhan, konsensus kuat telah dicapai bahwa kemiskinan ekstrem harus sepenuhnya tuntas pada tahun 2026 mendatang.
Lebih lanjut, inisiatif ini menunggu arahan konkret dari forum rembug warga yang baru-baru ini diadakan. Diharapkan, pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi inovatif. Kehadiran pejabat tinggi, termasuk seorang Menteri Koordinator dan Wakil Ketua DPR-RI, diharapkan dapat mendorong sinergi program untuk mencapai tujuan tersebut, dengan harapan mewujudkan wilayah yang lebih maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, dari ranah legislatif, seorang Wakil Ketua DPR-RI menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan program transfer keuangan daerah yang telah ia kawal selama hampir lima tahun. Ia secara langsung menyaksikan keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara di Desa Wangisagara, yang menjadi salah satu andalan di antara ribuan desa lainnya.
Apresiasi juga disampaikan kepada Presiden atas fokus perhatiannya yang besar terhadap pengentasan kemiskinan. Berasal dari daerah pemilihan yang mencakup Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Wakil Ketua DPR-RI tersebut berharap Kabupaten Bandung dapat mencapai target nol kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Ia mengutip Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sebagai landasan kuat untuk memutus rantai generasi kemiskinan.
Namun, ia juga memberikan peringatan keras kepada para kepala desa terkait data kemiskinan. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar data tersebut tidak dimanipulasi dengan tujuan mendapatkan lebih banyak bantuan sosial, yang justru dapat "memelihara" kemiskinan. "Hati-hati dengan data kemiskinan. Jangan sampai data kemiskinan jadi komoditas," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, apresiasi tinggi turut disampaikan kepada Menteri Koordinator yang terus-menerus berupaya keras menyelesaikan problematika kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2025, yang telah disepakati dalam pembahasan anggaran, diharapkan dapat segera terwujud. Kehadiran Menko dan jajarannya, yang secara aktif bergerak dari setiap sektor, menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi isu krusial ini.