Mendorong Inovasi Pengawasan Daerah: Hj. Tia Fitriani Tegaskan Potensi Perempuan sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan
IBUN, KAB. BANDUNG — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Tia Fitriani, menggelar agenda pengawasan yang berfokus pada peran strategis perempuan dalam menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat pemerintah daerah. Acara penting ini dilangsungkan di Desa Lampegan, Kecamatan Ibun, dan turut dihadiri langsung oleh Kepala Desa setempat, Bapak Sutar.
Dalam sesi dialog yang hangat, Hj. Tia Fitriani menyoroti bahwa perempuan memiliki potensi luar biasa untuk menjadi individu yang berhasil, tidak hanya dalam karir profesional tetapi juga dalam pengawasan dan perencanaan kebijakan publik di daerah.
“Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah akan jauh lebih efektif jika melibatkan perspektif perempuan. Mereka membawa kepekaan, ketelitian, dan perhatian terhadap detail yang seringkali krusial dalam menentukan kualitas kebijakan publik,” ujar Hj. Tia Fitriani di hadapan peserta.
Perempuan sebagai Agen Perubahan Desa
Kepala Desa Lampegan, Bapak Sutar, menyambut baik inisiatif ini. Beliau menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif dan pemerintah desa, dengan menempatkan perempuan di garis depan, adalah langkah progresif.
“Di Desa Lampegan, kami menyaksikan sendiri bagaimana peran ibu-ibu PKK, kader posyandu, dan tokoh masyarakat perempuan sangat vital dalam memastikan program desa tepat sasaran. Mereka adalah mata dan telinga yang efektif dalam pengawasan di tingkat paling bawah,” kata Bapak Sutar.
Hj. Tia Fitriani, yang dikenal aktif mengadvokasi isu-isu pemberdayaan perempuan, juga memaparkan data statistik yang menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung, yang membuktikan potensi ekonomi mereka.
Agenda Pengawasan Berbasis Gender
Agenda pengawasan yang dilakukan Hj. Tia Fitriani ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran dan program pemerintah daerah sudah responsif terhadap kebutuhan gender.
“Kita tidak hanya berbicara tentang kuantitas keterlibatan, tetapi kualitas keberhasilan. Program pemerintah harus mampu menjembatani kesenjangan dan memberikan peluang yang setara, sehingga setiap perempuan di Kabupaten Bandung berpotensi penuh menjadi orang yang berhasil dan berkontribusi besar bagi daerahnya,” pungkasnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara DPRD Provinsi Jabar, Pemerintah Desa Lampegan, dan masyarakat untuk terus mendorong kebijakan yang pro-perempuan, menjadikan potensi perempuan sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inovatif dan berkelanjutan.
Apakah Anda ingin artikel ini disesuaikan lagi, atau apakah ada detail spesifik lain yang ingin Anda tambahkan?
