Polemik Study Tour di Jawa Barat: Ketika Pendidikan Bertemu Pariwisata
Di tengah hiruk pikuk persiapan tahun ajaran baru, sebuah isu kembali menyeruak dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat Jawa Barat: diperbolehkannya kembali kegiatan study tour oleh beberapa bupati dan wali kota. Keputusan ini, yang datang dengan berbagai catatan dan syarat, sontak menarik perhatian banyak pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Sebagai seorang pemimpin yang dikenal vokal dan peduli terhadap dunia pendidikan, Dedi Mulyadi tidak tinggal diam. Ia menyoroti tajam kebijakan yang kembali membuka keran study tour ini, terutama jika tujuannya bergeser dari esensi pendidikan ke arah eksploitasi siswa demi peningkatan kunjungan wisata daerah. "Menjadikan anak sekolah sebagai objek dalam upaya peningkatan kunjungan wisata daerah merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral," tegas Dedi.
Pernyataannya menggema, mengingatkan kembali pada tujuan sejati dari sebuah study tour. Bukankah seharusnya kegiatan ini menjadi sarana belajar di luar kelas, memperkaya wawasan siswa, dan memperkenalkan mereka pada realitas di luar lingkungan sekolah? Namun, dalam praktiknya, seringkali study tour berubah menjadi ajang komersial, di mana siswa dibebani biaya tinggi dan destinasi dipilih berdasarkan potensi wisata, bukan nilai edukasinya.
Tentu, tidak ada yang salah dengan memperkenalkan keindahan dan kekayaan budaya daerah kepada para siswa. Pariwisata daerah memang perlu didukung. Namun, Dedi Mulyadi menekankan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan haruslah bersih dari segala bentuk eksploitasi, dan fokus utamanya adalah perkembangan holistik siswa.
Para orang tua pun merasakan dilema yang sama. Di satu sisi, mereka ingin anak-anaknya mendapatkan pengalaman belajar yang beragam. Namun, di sisi lain, kekhawatiran akan biaya, keamanan, dan relevansi edukasi dari study tour kerap menjadi beban pikiran. Pernyataan Dedi Mulyadi seolah mewakili suara hati banyak pihak yang mendambakan pendidikan yang jujur dan berpihak pada kepentingan siswa.
Kini, bola ada di tangan para pengambil kebijakan di daerah. Apakah mereka akan sungguh-sungguh merumuskan kebijakan study tour yang benar-benar berlandaskan nilai pendidikan, ataukah akan tetap membiarkan praktik yang berpotensi mengeksploitasi siswa demi kepentingan lain? Publik Jawa Barat menanti, semoga pendidikan di tanah Pasundan ini benar-benar bebas dari kepentingan pragmatis dan murni untuk kemajuan generasi penerus.
